Front Nelayan Indonesia (FNI) merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan tata kelola rumput laut. Diantara rekomendasi tersebut adalah perbaikan jaminan harga, dan pengolahan berbasis teknologi. Rumput laut menurut Ketua FNI, Rusdianto adalah komoditas yang tahan kondisi krisis.
Sebut saja pada masa reformasi 1998, semua komoditas lain rontok, rumput laut berdiri tegak melewati masa-masa krisis. Saat ini, pandemi Covid-19 tidak juga membuat komoditas rumput laut menurun. NTB memiliki potensi rumput laut mencapai 14.000 hektare. Produksi rumput laut pada 2015 mencapai 918.021 ton basah, meningkat dibandingan tahun sebelumnya sebanyak 770.374 ton.
Pada tahun 2016 produksi tembus diangka 1.080 ton lampaui target. Dimana target produksi rumput laut di tahun 2016 sebanyak 850.235,78 ton. Untuk tahun 2017 ini, Provinsi NTB mentargetkan produksi sebanyak 950ribu ton. Namun, hingga kurun waktu pada 2018, produksi belum mencapai target. Tetapi, masih diatas Provinsi lain, mengganti posisi Maluku dan Sulawesi Selatan. Pada tahun 2019 – 2020, produksi rumput laut berjumlah sekitar 980-an ribu ton dengan nilai ekonomi mencapai Rp2 triliun dengan jumlah serapan tenaga kerja sebanyak 37.000 orang.
Rinciannya: Sumbawa produksi rumput laut terbesar di NTB capai 439.385,49 ton. Disusul Bima sebanyak 124.347,08 ton, Lombok Tengah 96.047,7 ton, Sumbawa Barat 83.013 ton, Lombok Timur 54.103,86 ton, Lombok Barat 52.688,44 ton, dan Dompu 650,21 ton. Capaian tersebut, melebihi perolehan Sulawesi Selatan. NTB sangat signifikan angka ekspor yang menyumbang devisa negara dan memperkuat ekonomi daerah Kepulauan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB (2020), sentra produksi rumput laut, masuk dalam 10 kawasan pengembangan budidaya rumput laut, yakni Lombok Tengah: Desa Pengantap, Gerupuk dan Awang. Kabupaten Lombok Timur: Desa Serewe dan Teluk Ekas. Kabupaten Sumbawa Barat: Desa Kertasari. Kemudian, Kabupaten Sumbawa: Desa Alas, Labuhan Mapin, Pulau Medang, Moyo Utara, Maronge, Lape, Tarano. Selanjutnya, Kabupaten Bima – Dompu: Kwangko dan Warorada. Jika diolah potensi diberbagai daerah diatas, bisa jadi rumput laut kering menghasilkan sebanyak 125 ribu ton per tahun.
Pemanfaatan lahan yang begitu luas untuk budidaya rumput laut di Provinsi NTB hanya 25 persen dari 41.000 hektar lahan perairan. Masalah yang dihadapi dalam jangka waktu panjang, belum ada teknologi pengolahan untuk rumput laut. Apalagi pembelian teknologi sangat mahal sekali, sehingga harga yang dipetani masih belum bisa meningkat, stagnan. Harga jual rumput laut kering ditingkat petani saat ini Rp7.000- Rp12.000/Kg.
Seharusnya bisa mencapai Rp30.000/Kg. harga di daerah lain masih lebih baik di banding NTB. Karena itu, tiga kementerian, Kelautan Perikanan, Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan harus menyepakati dan menetapkan harga pembelian pemerintah untuk menyamakan harga nasional.
