Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti di Jakarta, Kamis (24/3/2022), menjelaskan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen dukung pembangunan berbasis ekonomi biru (blue economy). Komitmen ini ditunjukkan melalui pemanfaatan rumput laut sebagai penggerak pembangunan nasional maupun global yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

“Rumput laut merupakan salah satu sumber daya hayati yang sangat melimpah di perairan Indonesia. Luas wilayah habitat rumput laut diperkirakan mencapai 1,2 juta hektare atau terbesar di dunia,” ujarnya.

Dikatakannya, pemerintah telah mengambil langkah serius dalam pengembangan industri rumput laut nasional melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Industri Rumput Laut Nasional Tahun 2018-2021. Rumput laut memang telah ditetapkan sebagai salah satu komoditas prioritas.

Langkah-langkah penguatan industri rumput laut nasional yang dilakukan KKP dan diimplementasikan dalam beberapa program, adalah: penelitian pengembangan budidaya jenis (spesies dan/atau varietas) baru, pengembangan budidaya, inovasi teknologi pengolahan produk setengah jadi dan produk akhir, serta penguatan pasar produk rumput laut nasional dan global. Selain itu juga terus diupayakan penyempurnaan bioplastik rumput laut yang lebih ramah lingkungan.

“Kita dorong penerapan bioplastik ke UMKM, dan beberapa waktu lalu, bersama CTC (Coral Triangle Center) kita memberikan alih teknologi pengolahan kemasan dan sedotan rumput laut di Nusa Penida, Bali,” terang Artati.

Pencapaian Road Map Pengembangan Industri Rumput Laut 2018-2021, dimulai dari penguasaan pasar, dimana nilai ekspor rumput laut kering Indonesia menempati posisi nomor 2 setelah Korea Selatan. Sedangkan penguasaan pasar ekspor karaginan dan agar-agar menempati posisi nomor 4 dan 6 dunia.

“Pendataan rumput laut di 25 provinsi kini menggunakan aplikasi CAPI-ICS (Computer Assisted Personal Interviewing Integrated Collection System) oleh BPS dan sudah terbentuk TSIN (Tropical Seaweed Innovation Network), yang menghubungkan jejaring kerja pusat/lembaga penelitian dan pengembangan, para peneliti dan pakar rumput laut di Indonesia,” kata Pujo Setianto, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.

Saat ini juga telah dilakukan integrasi kawasan budidaya ke dalam 27 Perda Provinsi RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut.