Harga rumput laut anjlok di Kabupaten Nunukan, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Kalimantan Utara melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan pada Selasa, 26 September 2023.
Anggota TGUPP, Kamaruddin mengatakan, saat ini para petani rumput laut di Nunukan mengeluhkan harga rumput laut yang turun hingga Rp 9 rupiah.
“Akhir tahun lalu, rumput laut di Nunukan itu mencapai Rp 43 ribu perkilogramnya, tapi harga tersebut terus mengalami penurunan hingga saat ini mencapai hanya Rp 9 ribu perkilogramnya,” kata Kamaruddin, Selasa (26/9/2023).
Dengan harga tersebut, diakui Kamaruddin tidak memberikan keuntungan bagi para petani, bahkan untuk menutupi biaya operasional baik ongkos Bahan Bakar Minyak (BBM), biaya pekerja lapangan tidak mencukupi.
“Sekarang ini harga ongkos BBM naik, belum lagi biaya angkutan rumput laut hingga ke atas kapal, sedangkan harga saat ini hanya segitu, tentu ini tidak menutupi bahkan banyak petani yang justru merugi, sehingga kita berharap ada solusi dari persoalan ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pedagang Rumput Laut Nunukan (APRLN), Ferry mengatakan persoalan turunnya harga merupakan persoalan pasaran. Hal ini lantaran stok rumput laut yang ada di pabrik industri sudah penuh sehingga tidak ada permintaan.
Belum lagi saat ini produksi dan pengiriman rumput laut di Nunukan saat ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi.
Kalau tahun lalu hingga Juni 2023 ini kapasitas pengiriman kita hanya 22 ribu karung per minggunya, namun sejak bulan Juli, Agustus hingga September ini produksi mengalami peningkatan hingga 100 persen, jadi sekarang itu pengiriman kita sudah 33 ribu karung lebih tiap minggunya,” ungkap Ferry.
Dikatakannya, ini merupakan suatu nikmat tersendiri sebab produksi rumput laut di Nunukan melimpah, namun saat ini permintaan rumput laut saat ini mulai berkurang.
“Jadi dari buyer itu sudah tidak ada permintaan, karena stok mereka masih banyak, kalau dibilang rugi, bukan hanya petani yang merugi, kami sebagai pedagang juga rugi disini dengan harga seperti ini. “ ucapnya.
Selain itu, Ferry juga menepis terkait informasi yang beredar terkait harga rumput laut yang sudah mencapai Rp 8 ribu rupiah. Bahkan, ia sangat menyayangkan informasi tersebut, sebab berpengaruh terhadap harga beli yang ditawarkan dari para buyer juga diturunkan.
Dikatakannya, penurunan harga rumput laut bukanlah persoalan yang baru, sebab harga rumput laut di Kabupaten Nunukan beberapa tahun yang lalu pernah di angka Rp 5 ribu perkilogram.
“Rumput laut ini tidak ada matinya, karena rumput laut ini bisa diolah menjadi 200 jenis, kalau soal harga kita sabar saja pasti akan naik kembali, “ungkapnya.
Ferry mengatakan, pihaknya juga telah meminta kepada para petani rumput laut untuk mengurangi operasional di lapangan, seperti mengurangi pekerja atau menurunkan harga upah bagi pengikat rumput laut atau pabetang.
Perwakilan APRLN, Didit mengutarakan terkait turunnya harga, pihaknya hanya bisa menawarkan Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai solusi jangka pendek.
“Resi gudang ini fungsinya ialah tunda jual, jadi berapapun harga jual saat ini kemudian itu dimasukkan ke dalam gudang kemudian diasuransikan komoditi kemudian diterbitkan resi sebagai agunan yang bisa dibayarkan oleh pihak perbankan sebesar 70 persen,” ungkap Didit.
Bahkan, rumput laut tersebut nantinya bisa disimpan selama satu tahun, setelah itu nantinya bisa dilakukan lelang komoditi.
Menurutnya, ini merupakan solusi jangka pendek yang bisa ditawarkan agar perputaran ekonomi masyarakat tetap bisa berjalan.
Sementara itu, Anggota DPRD Nunukan, Andre Pratama mengatakan, naik dan turunnya harga rumput laut merupakan persoalan yang hampir setiap tahun dialami oleh sejumlah petani rumput laut di Nunukan.
“Terkait penetapan harga rumput laut ini, kita bisa melihat dari penetapan harga kelapa sawit dengan membentuk tim penetapan harga,” kata Andre.
Dikatakannya, setidaknya ada 5 provinsi di Indonesia termasuk Kalimantan Utara yang merupakan penghasil rumput laut terbesar bisa diajak duduk bersama dibawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan membentuk Tim penetapan harga rumput laut.
“Jadi ini solusi untuk jangka panjangnya, karena nantinya harga tersebut akan diperbarui setiap dua minggu dan itu yang tetapkan langsung gubernur seperti harga kelapa sawit, kalau bisa TGUPP bisa menyampaikan ini kepada Pak Gubernur agar bisa membentuk tim ini,” ungkapnya.
Jadi kedepannya kita berharap, para buyer atau pedagang yang membeli rumput laut bisa membeli harga tidak di bawah standar yang telah ditetapkan.
